JAKARTA, PANCA News – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi memulai babak baru dalam upaya penguatan ekonomi hijau di Indonesia. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meluncurkan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK) di Kantor Kemenhut, Senin (6/7/2026). Langkah ini menandai dimulainya perdagangan karbon kehutanan secara riil melalui proyek-proyek yang telah matang dan siap pasar.
Dalam sambutannya, Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang siap dieksekusi demi memberikan dampak ekonomi dan lingkungan.
“Kepada yang telah siap, nanti diregistrasi dan didagangkan supaya tidak omon-omon saja. Jadi bisa langsung ada yang konkret kita dagangkan,” ujar Raja Juli Antoni.
Buah Kepemimpinan Kuat Presiden Prabowo Subianto
Menhut mengapresiasi kepemimpinan dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menjadi motor penggerak utama percepatan program ini. Berbagai gagasan besar mengenai ekonomi hijau yang sebelumnya dinilai sulit diwujudkan, kini berhasil direalisasikan di era pemerintahan saat ini.
“Semua ini terlaksana tentu karena leadership yang sangat kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang dulu hanya khayalan sekarang bisa menjadi konkret, yang dulu hanya kemungkinan sekarang jadi mungkin dan terjadi,” tambahnya.
Melibatkan Korporasi hingga Perhutanan Sosial
Sebagai langkah awal, Kemenhut memperkenalkan empat proyek karbon perdana yang siap dijalankan, meliputi:
3 Proyek di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
1 Proyek di kawasan Perhutanan Sosial (PS).
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa perluasan perdagangan karbon tidak lagi hanya berfokus pada kawasan konsesi skala besar, melainkan merambah ke kawasan konservasi seperti Way Kambas serta area perhutanan sosial. Hal ini dilakukan agar asas keadilan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
“Semuanya kata Presiden, segala sesuatu asal orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat kita eksekusi. Oleh karena itu, hari ini kita launching tiga PBPH dan satu perhutanan sosial sebagai simbol keberpihakan kita tidak hanya kepada yang besar, tetapi kepada yang kecil juga,” tegas Menhut.
Menuju Pusat Perdagangan Karbon Global
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga integritas perdagangan karbon ini dengan membangun sistem pengawasan yang ketat dan melibatkan lintas sektor. Saat ini, pemerintah telah menjalin komunikasi intensif dengan puluhan perusahaan raksasa dunia yang menaruh harapan besar agar Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan karbon global.
“Perdagangan karbon yang berintegritas hanya bisa dilakukan kalau kita melibatkan berbagai stakeholder,” pungkasnya.
Acara peluncuran strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, antara lain:
Hashim Djojohadikusumo (Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim)
Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan)
Budi Djiwandono (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
Eddy Soeparno (Wakil Ketua MPR RI)
Friderica Widyasari Dewi (Ketua Dewan Komisioner OJK)
Para Duta Besar negara sahabat dan sejumlah Gubernur
Reporter: Bob Hasan
Editor: Redaksi Panca News
Media Panca News Selalu Memberikan Informasi Akurat Dan Terpercaya.
