JAKARTA, Media Panca News — Dinamika penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia kembali mencuatkan perdebatan. Di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik global, penyesuaian harga dinilai sebagai langkah logis untuk menjaga keberlanjutan energi nasional. Namun, sikap publik yang cenderung reaktif saat harga naik namun “diam seribu bahasa” saat harga turun, kini menjadi sorotan tajam para pengamat ekonomi.
Ekonom Defiyan Cori menegaskan, penyesuaian harga BBM non-subsidi, seperti Pertamax series, merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 245 Tahun 2022.
“Kenaikan dan penurunan harga komoditas dalam ekonomi adalah hal yang lumrah. Namun, untuk komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara tetap hadir melakukan intervensi sesuai mandat Pasal 33 ayat 2 UUD 1945,” ujar Defiyan dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/06/2026).
Mengapa Harga Harus Disesuaikan?
Defiyan menjelaskan bahwa pemerintah tidak asal menaikkan harga. Ada tiga faktor krusial yang mendasari kebijakan ini:
Harga Keekonomian: Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia mau tidak mau harus menyesuaikan harga domestik dengan benchmark harga minyak dunia.
Geopolitik Global: Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memberikan tekanan signifikan terhadap rantai pasok energi global yang berdampak pada biaya produksi dan distribusi.
Kesehatan Industri Migas: Penyesuaian harga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis sektor energi dan investasi nasional, guna mendukung target swasembada energi dalam kerangka Asta Cita Presiden RI.
Pemerintah Tetap Lindungi Daya Beli
Menanggapi kekhawatiran masyarakat, pemerintah memastikan bahwa kebijakan penyesuaian hanya menyasar BBM non-subsidi. Sementara itu, untuk BBM bersubsidi, Kementerian ESDM tetap mempertahankan harga demi menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
“Meskipun harga Pertamax series disesuaikan, angka tersebut sejatinya belum sepenuhnya mencapai harga keekonomian. Pemerintah sengaja menahannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambah Defiyan.
Kritik untuk Mentalitas “Elite Bermental Pelit”
Dalam tulisannya, Defiyan melontarkan kritik keras terhadap fenomena konsumsi BBM bersubsidi. Ia menekankan perlunya kesadaran dari kelompok masyarakat mampu untuk tidak mengambil hak orang miskin.
“Jangan sampai menjadi orang kaya yang mampu bersikap sebagai elite, tapi bermental pelit. Mengonsumsi BBM subsidi bagi yang mampu adalah sikap yang jauh dari nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk bersikap lebih objektif. Pertamina sebagai BUMN akan menyetorkan laba operasionalnya kembali ke kas negara untuk pembangunan, berbeda dengan korporasi swasta yang orientasinya murni profit.
“Kenapa masyarakat tidak pernah komplain saat harga produk swasta naik? Tapi saat Pertamina menurunkan harga BBM non-subsidi berkali-kali, publik justru diam. Ini adalah standar ganda yang perlu kita perbaiki demi rasionalitas ekonomi bangsa,” pungkasnya.
Penulis: Bob Hasan
Sumber: Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Editor : Team Redaksi
Media Panca News — Selalu Memberikan Berita yang Akurat dan Terpercaya.
