Pancanews.com/ JAKARTA – keberadaan pengatur lalu lintas liar atau “Pak Ogah” di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat, menuai sorotan.
Mereka diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan cara menahan kendaraan dan memicu kemacetan, terutama di sekitar proyek flyover Jalan Prof. Dr.Latumeten.
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hariyanto Kenneth, mengaku menerima laporan langsung dari masyarakat terkait praktik tersebut.
Menurut dia, para pak ogah kerap menahan kendaraan yang tidak memberikan uang sehingga arus lalu lintas tersendat.
“Pak Ogah ini kalau enggak dikasih uang, dia nahan-nahan mobil. Jadi orang enggak boleh lewat, jadi panjang tuh (macetnya). Kalau yang dari lurus enggak ngasih uang, ditahan tuh sampai gang kosong baru boleh jalan, jadi enggak habis-habis macetnya,” ungkap Kenneth di lokasi, Selasa (3/3/2026).
Ia menilai praktik tersebut memperparah kemacetan, terlebih di area proyek flyover yang memang sudah padat.
“ini sangat mengganggu, karena hitungan detik saja kendaraan berhenti, ini bisa menimbulkan kemacatan yang luar biasa panjangnya,”ucap Kenneth.
Kenneth yang turut hadir dalam operasi penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga menyinggung persoalan urbanisasi. Ia menyebutnya warga pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta seharusnya memiliki keterampilan.
“Semua boleh datang untuk mengadu nasib di Jakarta, tapi tentunya harus mempunyai skill. Jangan cuma bawa badan, enggak punya kemampuan apa-a[pa, ujung-ujungnya kan di Jakarta malah nyusahin, meresahkan orang,” ujarnya.
100 personal gabungan dikerahkan
Menindaklanjuti keluhan warga yang sempat viral di media sosial, sebanyak 100 personal gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial menggelar operasi penertiban PPKS di wilayah Grogol Petamburan.
Camat Grogol Petamburan, Raditian Ramajaya, mengatakan operasi dimulai pukul 16.30 WIB dan menyasar tujuh kelurahan.
“Kami tahu sempat minggu kemarinviral terkait dengan banyaknya Pak Ogah ataupun PPKS di wilayah kita yang melaksanakan pungli ataupun pemaksaan-pemaksaan kepada warga yang melintas,” ujar Raditian saat memimpin apel pasukan.
“Titik-titik utamanya kami sudah petakan, ada di Latumenten, ada di Tubagus Angke, maupun di Daan Mogot. Itu menjadi titik fokus kita,” sambungnya.
Dari hasil operasi, delapan orang yang masuk kategori PPKS terjaring dan akan dibina di panti sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta.
Kenneth menambahkan, penertiban selanjutnya juga akan menyasar tunawisma yang tinggal di kolong jembatan layang di kawasan tersebut. Ia mendorong agar warga yang memiliki KTP DKI Jakarta dapat dikoreksi ke rumah susun.
Sementara itu, area kolong jembatan direncanakan akan ditata menjadi fasilitas umum dan sarana olahraga.
“Nanti juga kan mungkin kolong jembatan Latumenten ini kalau sudah jadi mau dibikin lapangan skateboard, dibikin taman, mungkin sarana olahraga yang lain kayak mini soccer dan lain-lain,”tutur Kenneth.
Editor : Achmad Affandy
Wartawati : Maya
