BANDA ACEH, mediapancanews – Delapan bulan pasca-banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025, proses pemulihan infrastruktur masih berlangsung. Namun, sorotan tajam mengarah pada lambatnya perbaikan 41 jembatan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur yang hingga kini belum mulai dikerjakan, meski telah menerima suntikan dana dari pusat.
Beredarnya keluhan masyarakat di media sosial, seperti video anak sekolah meniti tali baja di Gayo Lues pertengahan Juli lalu, memunculkan persepsi lambannya penanganan pemerintah. Padahal, penanganan bencana memiliki tata kelola dan pembagian kewenangan yang spesifik.
Mayoritas Jembatan Kewenangan Daerah Masih Berproses
Laporan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per 18 Agustus 2026 menujukkan bahwa 43 jembatan kewenangan pemerintah pusat di tiga provinsi terdampak telah 100% selesai ditangani. Sebaliknya, tantangan terbesar berada di tingkat daerah.
Tercatat sebanyak 1.253 unit (96,3%) jembatan yang rusak merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hingga saat ini, 629 unit telah selesai, sementara 624 lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Rincian Alokasi TKD dan Progres Pemda di Aceh
Pemerintah Pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan sekitar Rp 10,6 triliun sejak akhir Mei 2026. Berikut adalah perbandingan progres di beberapa kabupaten:
Aceh Timur: Menerima TKD Tambahan terbesar yakni Rp 53,6 miliar. Namun, dari 41 jembatan yang rusak, belum satu pun dikerjakan. Baru tercatat 1 paket dengan pagu Rp 1,3 miliar yang bahkan belum masuk tahap lelang.
Bener Meriah: Menerima Rp 28,2 miliar. Dari 135 jembatan, 15 rampung dan 120 dalam pengerjaan. Pemkab juga telah menyiapkan 10 paket rehabilitasi senilai Rp 19,2 miliar yang kini dalam tahap lelang.
Aceh Utara: Menerima Rp 33,6 miliar. Dari 71 jembatan, 37 unit rampung dan 34 masih berproses, meski realisasi penyerapan khusus jembatan belum terlihat signifikan.
Aceh Tengah: Dari 79 jembatan, 33 unit telah selesai dan 46 lainnya di tahap pengerjaan.
Intervensi Satgas PRR dan Kemendagri
Rendahnya serapan anggaran dan stagnansi administrasi membuat Kementerian Dalam Negeri dan Satgas PRR turun tangan melakukan asistensi dan pengawasan ketat.
“Saya akan turunkan tim Dirjen Keuda dan Dirjen Bangda untuk membantu agar anggaran tambahan jangan stagnan,” tegas Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian.
Tim pusat akan diterjunkan untuk mendampingi pemda, termasuk menyelesaikan hambatan administrasi yang selama ini mengunci pencairan anggaran, agar pemulihan infrastruktur vital masyarakat tidak lagi tertunda.
Reporter :Aprilina Elvira Nunuhitu
Panca News Selalu Memberikan Informasi Akurat Dan Terpercaya.
